Panduan Praktis Mengurus Pajak Parkir untuk Mall dan Gedung Perkantoran

• Landasan Hukum Utama

  • Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
  • Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota.
• Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

  • Pajak Parkir: Dikenakan atas parkir di luar badan jalan yang diselenggarakan swasta/badan usaha (mal, gedung perkantoran).
  • Retribusi Parkir: Dikenakan atas parkir di tepi jalan umum atau fasilitas milik Pemda yang dikelola Pemda.

1. 1
   Objek Pajak Parkir

   Jasa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dipungut biaya, termasuk pelataran parkir, gedung parkir, tempat penitipan kendaraan, garasi yang memungut bayaran, dan layanan valet parking. Tidak termasuk parkir yang diselenggarakan pemerintah/pemda, parkir khusus karyawan, dan oleh kedutaan/konsulat (asas timbal balik).
2. 2
   Subjek Pajak Parkir

   Subjek pajak adalah konsumen jasa parkir. Namun, Wajib Pajak PBJT adalah penyelenggara tempat parkir (pengelola mal/gedung perkantoran) yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.
3. 3
   Tarif Pajak Parkir

   Tarif ditetapkan oleh Perda masing-masing daerah, dengan batas paling tinggi 10% sesuai UU HKPD. Pajak dihitung dengan rumus: Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran konsumen) × Tarif Pajak.

1. 1
   Pemungutan Pajak

   Pajak dipungut langsung dari konsumen saat pembayaran biaya parkir. Sistem parkir idealnya otomatis menghitung dan menambahkan pajak.
2. 2
   Penyetoran Pajak

   Pajak disetorkan ke kas daerah secara berkala (biasanya bulanan) sesuai tata cara Perda, bisa manual atau online melalui e-payment.
3. 3
   Pelaporan Pajak

   Setelah disetor, pajak dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggunakan formulir dan bukti setor sesuai batas waktu Perda, seringkali bisa online.

Penggunaan sistem parkir yang terintegrasi dengan sistem keuangan dan pelaporan pajak sangat disarankan untuk akurasi dan efisiensi.

• Denda dan Bunga

  Keterlambatan pembayaran dikenakan denda dan bunga sesuai Perda.
• Teguran

  Dispenda dapat memberikan teguran tertulis.
• Pencabutan Izin Usaha

  Dalam kasus kelalaian berat, izin usaha parkir dapat dicabut.
• Tindakan Hukum

  Pelanggaran serius dapat berujung pada tindakan hukum.

• Pahami regulasi lokal (Perda) terkait PBJT atas Jasa Parkir.
• Gunakan sistem parkir terintegrasi untuk otomatisasi dan akurasi.
• Buat catatan transaksi yang akurat dan lakukan rekonsiliasi berkala.
• Setor dan laporkan pajak tepat waktu sesuai ketentuan.
• Konsultasikan dengan ahli pajak jika diperlukan.

• Parkir gratis?

  Tidak dikenakan pajak jika tidak ada pungutan biaya.
• Diskon parkir?

  Dasar pengenaan pajak adalah harga setelah diskon.
• Biaya valet parking?

  Termasuk objek pajak parkir.
• Kesalahan pelaporan?

  Segera hubungi Dispenda untuk pembetulan.
• Sistem offline?

  Catat manual dan laporkan setelah sistem kembali online.

• Prioritaskan kepatuhan terhadap peraturan pajak.
• Manfaatkan teknologi seperti sistem parkir terintegrasi.
• Berkonsultasi dengan ahli pajak jika memerlukan bantuan.
• Selalu update informasi mengenai perubahan regulasi pajak.