Panduan Pajak BBNKB bagi Pembeli Kendaraan Lelang

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

Panduan Pajak BBNKB bagi Pembeli Kendaraan Lelang

Membeli kendaraan melalui lelang bisa menjadi cara yang menguntungkan untuk mendapatkan mobil atau motor impian dengan harga lebih terjangkau. Di balik potensi tersebut, terdapat kewajiban pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang perlu dipahami. Panduan ini membahas BBNKB secara komprehensif bagi pembeli kendaraan lelang, meliputi definisi, dasar hukum, cara perhitungan, hingga tips penting.

Apa itu BBNKB dan Dasar Hukumnya?

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, atau lelang. Tujuan utama BBNKB adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendata kepemilikan kendaraan secara akurat.

Dasar Hukum BBNKB
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
- Peraturan Daerah (Perda) setiap provinsi yang mengatur detail BBNKB.
- Peraturan Gubernur (Pergub) untuk petunjuk teknis pelaksanaan Perda.
Jenis BBNKB: BBNKB I vs. BBNKB II
- BBNKB I: Dikenakan saat pendaftaran pertama kali kendaraan baru dari dealer.
- BBNKB II: Dikenakan saat proses balik nama kendaraan bekas (second-hand) atau kendaraan yang diperoleh melalui lelang. Ini yang relevan bagi pembeli kendaraan lelang.

Penting untuk selalu merujuk pada peraturan yang berlaku di wilayah tempat kendaraan tersebut didaftarkan, karena aturan BBNKB dapat berbeda di setiap daerah.

Prosedur Pengurusan BBNKB II untuk Kendaraan Lelang

Proses pengurusan BBNKB II untuk kendaraan hasil lelang umumnya serupa dengan kendaraan bekas lainnya. Berikut langkah-langkahnya:

1
Siapkan Dokumen yang Diperlukan
- KTP asli dan fotokopi pemilik baru
- STNK asli dan fotokopi
- BPKB asli dan fotokopi
- Kuitansi pembelian dari pihak penyelenggara lelang (asli dan fotokopi)
- Surat Risalah Lelang dari pihak penyelenggara lelang (asli dan fotokopi)
- Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah (jika kendaraan berasal dari luar daerah)
- Surat Kuasa (jika pengurusan diwakilkan)
- Formulir permohonan balik nama (tersedia di Samsat)
- Bukti pembayaran lelang
2

Lakukan Cek Fisik Kendaraan

Bawa kendaraan ke Samsat untuk dilakukan pengecekan fisik. Hasil cek fisik akan dicetak dan dilampirkan pada berkas permohonan.
3

Ajukan Berkas Permohonan

Serahkan seluruh berkas permohonan balik nama yang telah lengkap ke loket pendaftaran di Samsat.
4

Lakukan Pembayaran

Setelah berkas diverifikasi dan petugas Samsat memberikan surat ketetapan pajak (SKP), bayarlah BBNKB II, PKB (jika belum dibayar), SWDKLLJ, dan biaya administrasi lainnya.
5

Ambil STNK dan BPKB Baru

Setelah pembayaran selesai, serahkan bukti pembayaran ke loket pengambilan untuk mendapatkan STNK dan BPKB atas nama pemilik baru.

Pastikan semua dokumen lengkap dan sah untuk memperlancar proses balik nama kendaraan lelang Anda. Proses ini memastikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan.

Perhitungan BBNKB II dan Biaya Terkait Lainnya

Perhitungan BBNKB II umumnya didasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan pemerintah daerah. Rumus dasarnya adalah Tarif BBNKB II x NJKB. Berikut adalah rincian biaya yang mungkin timbul:

Komponen Biaya	Keterangan	Dasar Perhitungan/Catatan
BBNKB II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-dua	Tarif BBNKB II (sesuai Perda) x NJKB
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak tahunan kendaraan	Tergantung nilai jual dan tarif pajak berlaku (dibayar jika ada tunggakan atau saat jatuh tempo)
Biaya Penerbitan STNK Baru	Administrasi penerbitan STNK baru	Ditetapkan oleh Samsat
Biaya Penerbitan BPKB Baru	Administrasi penerbitan BPKB baru	Ditetapkan oleh Samsat
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)	Sumbangan untuk santunan korban kecelakaan	Tarif tetap sesuai jenis kendaraan
Biaya Cek Fisik Kendaraan	Pengecekan fisik di Samsat	Ditetapkan oleh Samsat
Biaya Administrasi Lainnya	Biaya-biaya kecil lain yang mungkin timbul	Variatif, tergantung kebijakan Samsat setempat

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan penghapusan atau pengurangan tarif pajak progresif dan BBNKB II. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan memvalidasi data kendaraan. Selalu periksa peraturan terbaru yang berlaku di wilayah Samsat tempat kendaraan akan didaftarkan. Tips Penting Lainnya: Sebelum mengikuti lelang, periksa kelengkapan dokumen lelang dan ketahui NJKB kendaraan. Manfaatkan program pembebasan atau pengurangan BBNKB jika tersedia. Urus BBNKB sesegera mungkin setelah memenangkan lelang dan hindari penggunaan jasa calo. Simpan semua bukti pembayaran dengan baik.