Panduan Bayar Pajak Restoran untuk Cloud Kitchen dan Dapur Bersama

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

Panduan Pajak Restoran untuk Cloud Kitchen

Panduan Bayar Pajak Restoran untuk Cloud Kitchen dan Dapur Bersama

Cloud kitchen dan dapur bersama (shared kitchen) telah menjadi tren signifikan dalam industri makanan dan minuman (F&B). Model bisnis ini menawarkan fleksibilitas dan biaya operasional lebih rendah. Artikel ini memberikan panduan lengkap mengenai pajak restoran yang berlaku untuk cloud kitchen dan dapur bersama, termasuk definisi, dasar hukum, perhitungan, tata cara pembayaran, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan.

Apa itu Cloud Kitchen dan Dapur Bersama?

Berikut adalah definisi dan perbedaan utama serta model bisnis cloud kitchen yang umum:

Definisi dan Perbedaan Utama
- Cloud Kitchen (Dapur Awan): Model bisnis restoran yang hanya menyediakan layanan pesan antar (delivery) atau dibawa pulang (takeaway) tanpa menyediakan tempat makan di lokasi. Fokus utama adalah pada produksi makanan dan pemenuhan pesanan daring.
- Dapur Bersama (Shared Kitchen): Fasilitas dapur komersial yang dapat disewa oleh beberapa pelaku usaha F&B secara bersamaan, menyediakan infrastruktur dan peralatan dapur lengkap.
- Perbedaan Utama: Cloud kitchen adalah model bisnis restoran tanpa ruang makan, sedangkan dapur bersama adalah fasilitas yang disewakan.
Model Bisnis Cloud Kitchen yang Umum
- Independent Cloud Kitchen: Satu merek F&B beroperasi secara eksklusif.
- Multi-Brand Cloud Kitchen: Satu perusahaan mengoperasikan beberapa merek F&B yang berbeda.
- Aggregator-Owned Cloud Kitchen: Platform pemesanan makanan daring memiliki dan mengoperasikan cloud kitchen.
- Hybrid Cloud Kitchen: Menggabungkan model cloud kitchen dengan opsi takeaway atau ruang makan terbatas.

Memahami model bisnis ini penting untuk menentukan kewajiban perpajakan yang tepat.

Pajak Restoran: Pengertian dan Dasar Hukum

Berikut adalah pengertian, dasar hukum, dan peran pemerintah daerah terkait pajak restoran:

1

Definisi Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang.
2
Dasar Hukum Pajak Restoran di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah yang mengatur spesifik pajak restoran.
- Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam Perda.
3

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berwenang memungut dan mengelola pajak restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Penting untuk selalu merujuk pada Perda yang berlaku di wilayah operasional Anda.

Siapa yang Wajib Membayar Pajak Restoran?

Penentuan subjek pajak dan kriteria usaha F&B yang terkena pajak restoran diuraikan di bawah ini.

Kategori	Penjelasan Subjek Pajak	Kriteria Usaha F&B
Pengelola Cloud Kitchen/Dapur Bersama	Jika pengelola menjual makanan dan minuman secara langsung (misalnya, mengoperasikan merek F&B sendiri), maka pengelola tersebut adalah subjek pajak restoran.	Menyediakan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Memiliki tempat atau fasilitas untuk menyediakan makanan dan/atau minuman. Menarik bayaran atas pelayanan yang diberikan.
Tenant (Penyewa) Cloud Kitchen/Dapur Bersama	Jika tenant adalah pemilik usaha F&B yang secara langsung menjual makanan dan minuman kepada konsumen akhir, maka tenant tersebut adalah subjek pajak restoran. Umumnya, dalam dapur bersama, tenant yang bertanggung jawab.
Catatan Penting	Penting untuk memiliki perjanjian yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran antara pengelola cloud kitchen/dapur bersama dan tenant.

Dengan memahami siapa yang menjadi subjek pajak, pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan benar.

[ { "labelName": "Pajak", "labelHue": 120, "nodes": [ { "name": "Pajak Restoran", "slugToPage": "pajak-restoran", "subtitle": "\"Kontribusi keuangan restoran melalui pembayaran pajak.\ } ] }, { "labelName": "Blog Pajak", "labelHue": 120, "nodes": [ { "name": "Pajak Restoran 10%: Tips Hemat dan Legal untuk Warung Makan dan Kafe", "slugToPage": "pajak-restoran-10-tips-hemat-dan-legal-untuk-warung-makan-dan-kafe", "subtitle": "Tips hemat legal pajak restoran untuk usaha Anda." }, { "name": "Pajak Restoran: Cara Hitung Pajak untuk Franchise dan Usaha Waralaba", "slugToPage": "pajak-restoran-cara-hitung-pajak-untuk-franchise-dan-usaha-waralaba", "subtitle": "Panduan menghitung pajak untuk franchise restoran." } ] }, { "labelName": "Aplikasi", "labelHue": 320, "nodes": [ { "name": "Zoom Cloud Meetings", "slugToPage": "zoom-cloud-meetings", "subtitle": "Aplikasi rapat online dengan fitur video konferensi." } ] }, { "labelName": "Blog Aplikasi", "labelHue": 120, "nodes": [ { "name": "Zoom Cloud Meetings: Cara Mengadakan Meeting Online dengan Mudah di Zoom", "slugToPage": "zoom-cloud-meetings-cara-mengadakan-meeting-online-dengan-mudah-di-zoom", "subtitle": "Panduan mudah mengadakan meeting online melalui Zoom." } ] }, { "labelName": "Berita Ekonomi", "labelHue": 240, "nodes": [ { "name": "Upaya Pemerintah Tekan Polusi Udara Jakarta", "slugToPage": "upaya-pemerintah-tekan-polusi-udara-jakarta", "subtitle": "Langkah strategis pemerintah kurangi polusi Jakarta." } ] }, { "labelName": "Layanan Administrasi", "labelHue": 200, "nodes": [ { "name": "Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)", "slugToPage": "sistem-penghubung-layanan-pemerintah-(splp)", "subtitle": "Portal terpadu layanan publik pemerintah Indonesia." } ] }, { "labelName": "Peristiwa Konflik", "labelHue": 80, "nodes": [ { "name": "Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) (1958-1961)", "slugToPage": "pemberontakan-prri-(pemerintah-revolusioner-republik-indonesia)-(1958-1961)", "subtitle": "Gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat Indonesia." } ] } ]