Cara Mengurus Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Jasa Konsultan

PPh 23 atas jasa konsultan adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pengguna jasa konsultan) atas pembayaran imbalan jasa konsultasi yang diberikan kepada penyedia jasa konsultan (Wajib Pajak dalam negeri atau BUT). Pihak pemberi penghasilan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 23 yang terutang. Dengan kata lain, PPh 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan konsultan, bukan dibayarkan langsung oleh konsultan.

Memahami dasar hukum PPh 23 sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama PPh 23:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
• Peraturan Pemerintah (PP).
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER).

Objek PPh 23 dalam konteks jasa konsultan adalah imbalan yang dibayarkan atas jasa konsultasi yang diberikan. Secara lebih spesifik, yang termasuk dalam objek PPh 23 adalah:

• Jasa Konsultasi Manajemen
• Jasa Konsultasi Keuangan
• Jasa Konsultasi Hukum
• Jasa Konsultasi Teknik
• Jasa Konsultasi SDM
• Jasa Konsultasi Pemasaran
• Jasa Konsultasi IT
• Jasa konsultan lainnya yang terdaftar dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Penting: Pastikan jenis jasa konsultasi yang diberikan termasuk dalam daftar jasa yang dikenakan PPh 23 sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 adalah jumlah bruto imbalan jasa konsultan yang dibayarkan atau terutang, tidak termasuk PPN.

Terdapat beberapa pengecualian PPh 23 yang perlu diketahui:

• Pembayaran kepada bank.
• Sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing).
• Dividen tertentu.
• Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final.
• SHU Koperasi.
• Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
• Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
• Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
• Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Tidak memotong, menyetor, atau melaporkan PPh 23 tepat waktu dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa:

• Bunga: Bunga atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Denda: Denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23.
• Kenaikan Pajak: Kenaikan pajak jika terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat kesalahan perhitungan atau pelaporan.
• Sanksi Pidana: Dalam kasus tertentu, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kasus:
PT Makmur Jaya menggunakan jasa konsultan IT dari CV Solusi Teknologi untuk mengembangkan sistem informasi perusahaan. Nilai kontrak jasa adalah Rp100.000.000 (belum termasuk PPN). CV Solusi Teknologi memiliki NPWP. Jasa selesai diberikan pada bulan Mei 2024.

Perhitungan PPh 23:

• DPP = Rp100.000.000
• Tarif PPh 23 = 2%
• PPh 23 = 2% x Rp100.000.000 = Rp2.000.000

Pembayaran PPh 23:

PT Makmur Jaya membuat Kode Billing dan membayar PPh 23 sebesar Rp2.000.000 paling lambat tanggal 10 Juni 2024.

Pelaporan PPh 23:

PT Makmur Jaya membuat bukti potong PPh 23 dan melaporkan SPT Masa PPh 23 Masa Pajak Mei 2024 paling lambat tanggal 20 Juni 2024.

Pembayaran kepada CV Solusi Teknologi:

PT Makmur Jaya membayar kepada CV Solusi Teknologi sebesar Rp98.000.000 (Rp100.000.000 - Rp2.000.000).

• Pastikan memiliki NPWP: Bagi penyedia jasa konsultan, memiliki NPWP sangat penting untuk menghindari tarif PPh 23 yang lebih tinggi.
• Buat faktur pajak dengan benar: Jika PKP, terbitkan faktur pajak dengan benar dan tepat waktu.
• Dokumentasikan semua transaksi dengan rapi: Simpan semua dokumen terkait transaksi jasa konsultan, seperti kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan bukti potong.
• Gunakan aplikasi perpajakan: Gunakan aplikasi perpajakan yang terpercaya untuk membantu menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 23 dengan mudah dan akurat.
• Konsultasikan dengan konsultan pajak: Jika mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan saran dan bantuan yang tepat.
• Perbarui pengetahuan perpajakan: Peraturan perpajakan seringkali berubah, oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui pengetahuan perpajakan agar tetap compliant.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi secara elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk beberapa jenis PPh, termasuk PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26.

Dengan e-Bupot Unifikasi, proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, e-Bupot Unifikasi juga meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Pengelolaan PPh 23 yang baik sangat penting bagi penyedia jasa konsultan dan pemberi penghasilan. Memahami dasar hukum, objek, tarif, cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 23 akan membantu Anda terhindar dari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan mengikuti panduan lengkap ini, Anda dapat mengelola PPh 23 untuk jasa konsultan dengan lebih efektif dan efisien. Selalu perbarui pengetahuan Anda tentang peraturan perpajakan terkini dan manfaatkan teknologi seperti aplikasi perpajakan dan e-Bupot Unifikasi untuk memudahkan proses administrasi pajak.