Cara Mengurus BPHTB untuk Warisan dan Hibah Tanah Keluarga

Memahami dasar hukum penting dalam pengurusan BPHTB. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) serta Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Implementasi detail, termasuk besaran tarif dan NPOPTKP, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam konteks BPHTB, warisan adalah pengalihan hak kepemilikan harta benda dari pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli warisnya. Sementara itu, hibah adalah pemberian secara sukarela yang mengalihkan hak atas suatu benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah, saat pemberi hibah masih hidup dan harus dilakukan dengan akta notaris. Ada juga hibah wasiat, yaitu pemberian suatu benda tertentu yang ditetapkan dalam surat wasiat dan baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Objek BPHTB dalam warisan dan hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut, sedangkan subjek BPHTB adalah ahli waris (untuk warisan) atau penerima hibah.

BPHTB untuk warisan terutang pada saat penerima waris atau kuasanya mendaftarkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke kantor pertanahan (BPN). Untuk hibah, BPHTB terutang pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta hibah oleh notaris.

Beberapa tips penting yang perlu diperhatikan: Selalu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di wilayah tempat tanah dan/atau bangunan berada karena aturan BPHTB dapat berbeda. Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan notaris atau petugas di kantor pajak daerah. Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan valid. Segera urus BPHTB setelah terjadi perolehan hak untuk menghindari sanksi atau denda. Beberapa daerah sudah menyediakan layanan e-BPHTB yang memungkinkan pengurusan secara online. Pahami juga bahwa hubungan kekeluargaan antara pemberi dan penerima hibah atau waris sangat memengaruhi besaran NPOPTKP yang berlaku.