Cara Efektif Mengajukan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terlalu

• Surat Keberatan

  • Identitas WP (nama, alamat, NPWP jika ada).
  • Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang diajukan keberatan.
  • Jumlah PBB yang terutang menurut SPPT.
  • Jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan WP.
  • Alasan-alasan keberatan yang jelas dan rinci.
  • Daftar dokumen pendukung yang dilampirkan.
  • Tanggal dan tanda tangan WP atau kuasanya.
• Fotokopi SPPT PBB yang diajukan keberatan
• Fotokopi KTP/Identitas WP
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi NPWP (jika ada)
• Fotokopi Surat Kuasa Khusus (jika pengajuan diwakilkan)

  Surat kuasa harus bermaterai dan mencantumkan informasi yang jelas.
• Dokumen Pendukung Sesuai Alasan Keberatan
• Bukti Pelunasan PBB Sejumlah yang Disetujui (jika ada kesepakatan setelah pemeriksaan)
• Surat Pernyataan (jika diperlukan)

1. 1
   Persiapan Dokumen

   Kumpulkan dan persiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Pastikan semua fotokopi dilegalisir (jika dipersyaratkan).
2. 2
   Pengajuan Surat Keberatan

   Ajukan surat keberatan beserta dokumen pendukung secara tertulis ke KPP Pratama atau Bapenda setempat, bisa langsung atau melalui pos tercatat.
3. 3
   Pemeriksaan Keberatan

   KPP Pratama/Bapenda akan melakukan pemeriksaan, bisa berupa pemeriksaan lapangan atau permintaan klarifikasi.
4. 4
   Keputusan Keberatan

   KPP Pratama/Bapenda akan menerbitkan surat keputusan keberatan (diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak).
5. 5
   Jangka Waktu

   Keputusan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan. Jika tidak ada keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.
6. 6
   Upaya Hukum Lanjutan

   Jika tidak puas, WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan.

Sebelum mengajukan keberatan PBB, penting untuk memahami dasar hukum dan konsep yang mendasarinya. Ini akan membantu WP dalam mempersiapkan argumentasi yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa poin penting meliputi:

• Undang-Undang PBB: UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.
• Peraturan Daerah (Perda) PBB: Mengatur lebih detail mengenai pengenaan, pembayaran, dan sanksi PBB, serta tata cara pengajuan keberatan di wilayah tersebut.
• Peraturan Bupati/Walikota (Perbub/Perwali): Pedoman teknis pelaksanaan Perda PBB, termasuk informasi NJOP per meter persegi.
• Konsep Keberatan: Hak WP untuk mengajukan ketidaksetujuan terhadap SPPT PBB jika terdapat kesalahan dalam perhitungan atau penetapan NJOP.

Keberatan PBB tidak bisa diajukan sembarangan. Harus ada alasan yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang valid. Berikut adalah beberapa alasan yang sah:

• NJOP Terlalu Tinggi

  Jika NJOP lebih tinggi dari harga pasar atau NJOP properti serupa. Bukti: Data pembanding, penilaian independen, SPPT PBB properti lain.
• Kesalahan Luas Tanah atau Bangunan

  Jika ada kesalahan pencatatan luas. Bukti: SHM/SHGB, IMB, gambar arsitektur.
• Perubahan Fungsi Bangunan

  Jika ada perubahan fungsi signifikan (misalnya, komersial ke hunian). Bukti: Dokumen perizinan, bukti penggunaan.
• Kondisi Properti yang Buruk

  Jika properti rusak akibat bencana alam atau lainnya. Bukti: Foto/video kerusakan, laporan kerusakan.
• Zona Nilai Tanah yang Tidak Tepat

  Jika zona nilai tanah tidak sesuai kondisi lingkungan. Bukti: Peta zonasi, survei lingkungan.
• Objek Pajak Ganda

  Jika menerima SPPT PBB ganda untuk objek yang sama. Bukti: Kedua SPPT PBB, SHM/SHGB.

Berikut adalah beberapa tips agar pengajuan keberatan PBB Anda berjalan lancar dan berhasil:

• Ajukan keberatan tepat waktu (dalam 3 bulan sejak diterimanya SPPT PBB).
• Sertakan bukti yang kuat, valid, relevan, dan mudah dipahami.
• Ajukan keberatan dengan bahasa yang baik dan sopan.
• Ketahui hak dan kewajiban Anda sebagai WP.
• Konsultasikan dengan ahli jika merasa kesulitan.
• Dokumentasikan segala sesuatu dengan rapi.
• Bersikap kooperatif saat diminta klarifikasi.

Meskipun merupakan hak WP, pengajuan keberatan PBB juga memiliki risiko dan sanksi yang perlu diperhatikan:

• Potensi Pemeriksaan Ulang: Pengajuan keberatan dapat memicu pemeriksaan ulang data properti.
• Denda Jika Keberatan Ditolak Sebagian atau Seluruhnya: Denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (jika ada).

Mengajukan keberatan PBB adalah hak WP yang merasa keberatan dengan besaran PBB yang ditetapkan. Dengan memahami dasar hukum, alasan pengajuan, persyaratan, prosedur, dan risiko yang terkait, WP dapat mengajukan keberatan secara efektif. Pastikan untuk mempersiapkan dokumen dengan lengkap dan valid, serta mengajukan keberatan dengan bahasa yang baik dan sopan. Jika keberatan ditolak, WP masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.